Diskusi Rutin: Tukar Wawasan Lintas Negara Mengenai Pemolisian dengan Anggaran Terbatas

11 Agustus 2025 — “Bagaimana Indonesia dapat mengalokasikan anggaran yang terbatas untuk pemolisian yang optimal?” merupakan salah satu pertanyaan inti yang dapat ditemui dalam diskusi rutin Departemen Kriminologi. Diskusi yang digelar di Gedung Mochtar Riady FISIP UI ini menghadirkan Komisaris Polisi Senior Nakanishi Akira, yakni Penasihat Kepala Kepolisian Nasional Indonesia, dan Inspektur Detektif Paul Borrell selaku Petugas Hubungan Kepolisian Selandia Baru untuk Indonesia, Filipina, Singapura, dan Timor Leste.

Diawali dengan grafik perbandingan antara kepolisian Indonesia dan Jepang, Nakanishi Akira memaparkan beberapa faktor yang perlu diperhatikan ketika membicarakan anggaran pemolisian. Kapasitas sumber daya manusia dan legitimasi yang dimiliki oleh kepolisian menjadi salah dua hal yang mempengaruhi alokasi anggaran beserta efektivitas penggunaannya. Kemudian, pembahasan dilanjut dengan Inspektur Detektif Paul Borrell yang menjabarkan kondisi tertentu yang membedakan prioritas alokasi anggaran antara kepolisian Indonesia dan New Zealand. Kondisi tersebut meliputi populasi, wilayah, kepentingan khusus (seperti anggaran untuk mengawas daerah strategis demonstrasi), dan lain sebagainya.

Pemolisian Komunitas sebagai Langkah Awal Penghematan Anggaran

Selain ragam kondisi dan faktor, dibahas pula cara yang digunakan kepolisian New Zealand dan Jepang untuk menghemat anggaran. Mengingat bahwa tidak semua permintaan anggaran yang diajukan kepada negara akan terpenuhi, maka alokasi yang tepat sasaran menjadi langkah andalan. Salah satu cara menghemat anggaran adalah optimalisasi upaya pemolisian pada tahap pencegahan, mulai dari edukasi hingga pengembangan pemolisian komunitas (community policing). Langkah preventif menjadi kunci penting dalam penghematan anggaran sebab apabila tidak dilakukan secara maksimal, maka beban anggaran akan bertambah untuk tahap selanjutnya, seperti penyidikan hingga pengadilan.

Antusiasme terpancar melalui pertanyaan-pertanyaan audiens yang dilontarkan pada sesi tanya jawab. Sebagian besar audiens larut pada bagaimana kebijakan dan langkah penghematan yang ditetapkan pada kepolisian New Zealand dan Jepang dapat diaplikasikan ke kondisi Kepolisian Indonesia.

Walaupun terdapat banyak perbedaan kondisi dan situasi antar kepolisian yang membuat langkah-langkah tersebut tidak dapat direplika secara optimal, Nakanishi Akira mengatakan bahwa yang terpenting adalah mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat dalam hal pemolisian.

“Dalam pemolisian, penting untuk mengetahui apa yang diharapkan oleh masyarakat.”

Selain itu, masyarakat juga harus mengetahui bahwa polisi memiliki keterbatasan dalam anggaran untuk melakukan pemolisian. Dalam hal ini, transparansi dari pihak kepolisian dibutuhkan untuk dapat merumuskan langkah pemolisian yang tetap tetap sasaran dan memuaskan masyarakat.

Diskusi yang berlangsung selama kurang lebih dua jam ini merupakan salah satu bentuk komitmen Departemen Kriminologi FISIP UI dalam memunculkan dialog kritis dalam upaya pemolisian Indonesia, yang sejatinya turut membutuhkan perhatian lebih sebagai salah satu bagian penting dari sistem peradilan pidana.